Channelindo.com, Minahasa – Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Kabupaetn Minahasa mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU memulai persiapanya, termasuk pembentukan badan Ad Hoc penyelenggara pemilu.
Badan Ad Hoc merupakan sebuah badan yang ddibentuk untuk membantu pelaksanaan kerja KPU terkait pemilu, baik di tingkat kecamatan kelurahan maupun Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Berkaitan dengan hal tersebut, KPU Minahasa melkasanakan rapat koordinasi yang melibatkan berbagai organisasi wartawan yang bertugas di Kabupaten Minahasa, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Minahasa, Pers Minahasa, Aliansi Wartawan Minahasa (AWAM) dan Ikatan Wartawan Online (IWO)
Kegiaatan tersebut dibuka oleh komisioner KPU Minahasa Rendy Suawa. Dan menghadirkan satu narasumber yakni Koordinator Komite Pemilihan Indonesia (TePi) Jery Sumampouw.
Menurut Rendy Suawa, Rakor pembentukan badan Ad Hoc PPS Pemilu 2024 untuk membantu pelaksanaan kerja Pemilu di TPS.
“Badan Ad Hoc yang terpilih nanti, harus memiliki integritas dan tidak memihak kepada peserta atau badan-badan tertentu lainnya,” ungkat koordunator Divisi Hukum KPU Minahasa ini.
Sementara itu Jery Sumampouw menjelaskan, bahwa sekarang ini animo masyarakat menjadi anggota badan Ad hok pada Pemilu 2024 cukup tinggi. Sebab, dengan adanya fenomena baru dalam perekrutmen badan Ad hok, menurut Jerry, ada partai politik tertentu telah menyiapkan kadernya masuk kedalam anggota badan Ad hok di berbagai tingkatan, baik PPK, PPS atau Panwascam di Bawaslu.
“Rencana partai politik (parpol) semacam ini, tentunya untuk mencoba agar kader mereka bisa jadi penyelenggara pemilu baik anggota PPK maupun PPS, supaya memudahkan mendapatkan data hasil suara pada pemilu 2024 nanti,” katanya.
Parpol kalau merekrut saksi, menurut Jerry, bayarannya kan mahal. Sedangkan, Partai lain yang tidak mampu menyiapkan saksi di semua TPS. Maka Parpol yang mampu merekalah yang menyiapkan kadernya untuk masuk kedalam penyelenggara Pemilu atau badan Ad hok.
“Ini dimaksud, agar memudahkan Parpol mendapatkan data atau hasil pemilihan karna ada orang mereks di badan adhok, “ jelas Jerry.
Melalui Rakor ini, dia meminta KPU untuk selektif dan lebih hati hati dalam perekrutmen anggota PPS.
“Media yang hadir pada Rakor ini, saya minta berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan perekrutmen badan Ad hok tersebut, ” kuncinya.
