
Channelindo.com, MITRA – Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Asistensi Efisiensi Belanja Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Rabu 12/3/2025.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sekaligus menjadi pembicara dan dihadiri oleh oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling serta diikuti oleh 15 kepala daerah yang ada di Sulut.
Pada kesempatan itu Bupati Ronald Kandoli, mengatakan, bahwa, Pemkab Mitra siap bersinergi dan berkolaborasi bersama dengan pemerintah, secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga provinsi. Menyukseskan seluruh program kerja strategis pemerintah pusat dan provinsi, jadi prioritas utama Pemkab Mitra.
“Sudah pasti Pemkab Mitra siap bersinergi dan mendukung penuh program kerja pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga provinsi. Apalagi belum lama ini, kita juga mengikuti rapat bersama dengan Kemendagri yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri Tito Karnavian. Pemkab juga siap menyiapkan anggaran untuk mendukung program pemberian Makanan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis juga sudah jalan termasuk pembahasan efisiensi anggaran ini. Sukses program kerja pemerintah pusat dan provinsi. Pastinya selaras juga dengan program kita juga di Minahasa Tenggara,” ungkap Bupati RK.
“Mengawal dan menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi prioritas utama Pemkab Mitra,” sambung Bupati Ronald Kandoli.
Ditambahkan Bupati RK, saat ini Pemkab Mitra telah melakukan efisiensi anggaran sesuai surat edaran dari Pemerintah pusat.
“Kami telah melakukan efisiesi angaran, jadi anggaran di setiap SKPD dilakukan efisiensi,”ucapnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyentil isu utama yakni pembahasan soal efisiensi anggaran, program prioritas, investasi strategis, ruang fiskal daerah dan reformasi birokrasi.
Ia menegaskan pentingnya sinergi pusat-daerah untuk pembangunan yang lebih efektif.
“Diharapkan kebijakan ini mampu meningkatkan transparansi dan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ucap Wamendagri Bima.
Diskusi ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran
Turut mendampingi Bupati Ronald Kandoli, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) David H Lalandos AP MM,Inspektur Dra Marie Mas Makalouw, Kepala BPKPD Dr Mecky Tumimomor, SE,M.Si, Kepala Bagian Hukum Didi Wakildin dan Kepala Bagian Barjas Fonny Walalangi. (Jk)













