Channelinido.com, MINAHASA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Robby Longkutoy didampingi oleh Wakil Ketua Putri M Pontororing SE dan Adrie Kamasi SH MH, memimpin rapat paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II terhadap Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2044, di Ruang sidang kantor DPRD Tondano, Selasa 17/6/202
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi MAP dan Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang SS.
Bupati RD dalam sambutannya mengatakan, penyusunan RTRW Kabupaten Minahasa tahun 2025–2044 ini merupakan amanat Undang-undang, serta tindak lanjut dari berbagai dinamika kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan wilayah yang harus diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kondisi riil di daerah.
“Pembaruan RTRW ini menjadi sangat penting. Mengingat, berbagai perubahan signifikan yang telah dan akan terjadi di Minahasa, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola ruang. Oleh karena itu, dokumen RTRW ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan,” kata Bupati.
Dalam proses penyusunannya, kata Bupati, RTRW Minahasa 2025–2044 telah melalui tahapan panjang, mulai dari penyusunan draft teknokratik, konsultasi publik, koordinasi lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait, hingga persetujuan substansi dari kementerian ATR/BPN.
“Ini menunjukkan bahwa Ranperda RTRW yang kita bahas hari ini telah melalui proses yang matang, partisipatif, dan akuntabel. Ranperda yang kemudian menjadi Perda ini diharapkan dapat mengoptimalkan investasi publik dan swasta, menekan konflik pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan hunian masyarakat,” ujarnya.
Sebagai instrumen hukum, lanjut Bupati, RTRW juga akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pengendalian pemanfaatan ruang, penerbitan perizinan, serta penegakan hukum terkait pelanggaran tata ruang. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, pelaku usaha, akademisi, dan elemen masyarakat harus terus dijaga agar dokumen ini tidak hanya menjadi produk administratif, tetapi menjadi pedoman nyata dalam kerja-kerja pembangunan daerah.
“Keberhasilan implementasi RTRW ini sangat ditentukan oleh komitmen kita bersama dalam mengawal pelaksanaannya. Pemkab Minahasa akan terus melakukan pembinaan, pengawasan, serta pembaruan dokumen teknis secara berkala sesuai perkembangan situasi,” imbuhnya.
“Atas nama Pemkab Minahasa, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Minahasa atas dukungan dan kolaborasi yang telah diberikan dalam proses penyusunan Ranperda RTRW ini. Semoga Ranperda ini dapat segera disahkan menjadi peraturan daerah dan menjadi tonggak awal pembangunan ruang yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di tanah Minahasa yang kita cintai ini,” pungkasnya.
Rapat Paripurna ini turut dihadir Para Anggota DPRD Minahasa, Kapolres Minahasa Diwakili Kabag Ren AKP Robby Wongkar, Kodim 1302 Minahasa Diwakili Danramil 01 Tondano Kapten Inf Donny Lumenta, Sekda Dr Lynda D Watania MM MSi, serta jajaran pejabat Pemkab Minahasa. (Adv/bamz)
