Channelindo.com, MINUT – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Lynda Watania ikut menghadiri pembukaan kegiatan Penilaian Hasil Kinerja terhadap 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan di Hotel Sentra, Minahasa Utara (Minut), Senin (29/05/2023).
Wakil Gubernur Steven O E Kandow yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Sulut dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bersama pemerintah daerah se-Sulut sangat serius dalam menurunkan angka stunting.
“Kami sangat serius dalam upaya ikhtiar semangat pencegahan stunting, Ini memacu kita untuk terus, jangan pernah kendor terhadap permasalahan stunting ini,” ungkapnya.
Dirinya mengakui angka stunting di Sulut masih terbilang tinggi. Untuk itu, ia meminta kepada pihak terkait lebih concern dengan percepatan penurunan stunting.
“Jangan berpuas diri karena secara empiris, data menyampaikan prevalensi stunting di Sulut masih 20,5 persen. Bahkan ada beberapa daerah di atas itu,” tukasnya.
Menurutnya, stunting memiliki kaitannya dengan kemampuan intelektual. Kandouw mencontohkan, dari 100 orang 20 di antaranya disuruh A malah dibikin B. Hal tersebut menjadi beban untuk semua aspek kemasyarakatan.
“Makanya tak heran Pak Presiden sangat getol bangsa dan negara ini bebas dari stunting,” tuturnya.
Kandouw pun meminta semua pihak terkait jangan main-main soal stunting ini. Sebab, kegiatan pencegahan stunting sudah beberapa kali diadakan.
“Semua stakeholder diperluas bahkan TP-PKK dijadikan icon penanggulangan stunting. Visi misi sudah ada. Panduan sudah jelas. Bahkan dananya pun dari berbagai sumber, baik langsung BKKBN, Dinas Kesehatan maupun dana APBD kita masing-masing,” ungkap wagub.
Lebih jauh, Kandouw menambahkan persoalan stunting ini perlu diatasi lewat komitmen semua pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulut.
Kalau kita komitmen, semua on the track. Kawal biologis berhubung dengan stunting, pasti akan cepat turun,” imbuhnya.
“Saya mengetuk hati bapak ibu terutama kepala daerah dan wakil. Serta pihak terkait yang punya benang merah dengan ini kewajiban untuk mari momentum ini kita evaluasi,” sambungnya.
