Channelindo.com, MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat sinergi pembangunan dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Hal ini ditegaskan dalam pertemuan besar antara DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara, DPC ABPEDNAS Kabupaten Minahasa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Minahasa yang digelar di Benteng Moraya, Tondano, Senin (11/5/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si.
Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohi unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, para camat, hukum tua, serta seluruh anggota BPD se-Kabupaten Minahasa.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati membacakan sambutan tertulis Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP. Dalam pesannya, Bupati menekankan bahwa desa adalah fondasi utama pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, kami memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan ABPEDNAS atas komitmen serta dukungan dalam memperkuat pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Wabup saat membacakan sambutan Bupati.
Pemkab Minahasa menilai sinergi antara pemerintah daerah, ABPEDNAS, dan pemerintah desa sangat krusial untuk menciptakan pelayanan publik yang maksimal serta pembangunan desa yang berkelanjutan melalui pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Usai kegiatan, Wabup Vanda Sarundajang menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan wadah komunikasi penting dalam rangka melaksanakan program “Jaga Desa”.
“DPC ABPEDNAS bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam program Jaga Desa ini sesuai arahan Pak Kajati. Di dalamnya, ABPEDNAS mengawasi penggunaan dana desa—bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan pengelolaan berjalan baik dan akuntabel,” jelas Vanda saat diwawancarai media.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peran ABPEDNAS mencakup pengawalan agenda penting lainnya seperti, Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Penyaluran beasiswa pendidikan dan Kesejahteraan masyarakat Minahasa secara umum.
Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohi menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas institusi. Ia tidak segan menindak oknum jaksa yang melakukan pemerasan atau mengganggu kinerja kepala desa. Penegasan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif dalam pembangunan di tingkat desa.
Jacob menjelaskan bahwa kenyamanan hukum tua dalam mengelola pendapatan desa adalah prioritas. Ia memperingatkan jajarannya agar tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Sebagai mantan pimpinan di Divisi Provos Kejaksaan Agung, ia memiliki rekam jejak dalam menertibkan aparat bermasalah. Jacob pernah memberikan sanksi tegas kepada satu kantor kejaksaan akibat oknum yang tidak profesional. Selain pengawasan internal, Jacob juga menyoroti kebocoran pendapatan negara dari sektor pertambangan.
Ia mencatat potensi kerugian negara mencapai Rp 1,8 triliun akibat praktik tambang ilegal. Kejaksaan akan terus mendorong regulasi wilayah pertambangan rakyat agar lebih tertata. Jacob memastikan tidak akan berkompromi dengan pihak mana pun yang melindungi praktik ilegal tersebut.
Langkah preventif juga dilakukan untuk menghadapi pemilihan hukum tua atau kepala desa. Kejaksaan menyiapkan program “Jaga Pilkades” guna memastikan proses demokrasi desa bebas dari politik uang. Kerja sama dengan berbagai pihak terus dibangun untuk menyukseskan program prioritas nasional di Sulawesi Utara.
Acara tersebut dirangkaikan dengan prosesi penyerahan SK DPC ABPEDNAS Minahasa serta penyerahan Pataka/Panji ABPEDNAS oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sekaligus Ketua Dewan Penasehat DPD ABPEDNAS Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, didampingi Ketua DPD ABPEDNAS Sulut (Anggota DPD RI), Stefanus B.A.N. Liow, kepada pengurus DPC ABPEDNAS Minahasa.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial dan lingkungan, kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan pangan kepada masyarakat serta pembagian bibit pohon kepada perwakilan penerima.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum emas untuk memperkuat koordinasi dan solidaritas peran strategis BPD dalam mendukung visi Minahasa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
