Channelindo.com, MINAHASA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa menetapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa inisial DW sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala pasar.
Penetapan tersangka dilakukan Rabu malam (28/10/26), sekitar pukul 20.30 WITA Setelah penetapan tersangka, DW langsung dibawa menggunakan mobil tahanan ke Lapas Papakelan Tondano.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa, Rama Eka Darma SH MH, mengatakan bahwa dugaan pemerasan tersebut berkaitan dengan jabatan DW saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan pada 2024.
“Dugaan pemerasan tersebut dilakukan DW semasa dirinya menjabat sebagai kepela dinas perdagangan, adapun Kasus ini terbongkar setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada tahun 2025, terkait kekurangan setoran retribusi pasar sebesar Rp 444.547.000,” kata Kajari.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab kekurangan setoran tersebut diduga berkaitan dengan adanya permintaan setoran rutin berupa uang dan barang dari sejumlah kepala pasar kepada DW.
Adapun total uang dan barang yang diterima tersangka mencapai Rp124.039.000. Dengan rincian, uang tunai sebesar Rp102.400.000 dan penerimaan dalam bentuk barang atau natura senilai Rp 21.639.000.
“Yang jadi korban dugaan pemerasan diantaranya kepala pasar Tondano, Remboken, Langowan, dan Sonder,” ungkap Kajari dalam konferensi pers, malam ini.
Kajari menyebut, tersangka dikenakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Tersangka kita kenakan pasal tersebut dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara,” kata Kajari Rama Eka Darma SH MH didampingi Kepala Seksi Intelejen Syaiful Arif SH MH dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Devis Buni Lele SH MH.
